Inkonsistensi informasi dan komunikasi tentang bantuan sosial menjadi sengkarut baru di tengah Pandemic Covid-19 di Indonesia, sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia mengeluhkan tak konsistensinya peraturan #JaringPengamananSosial untuk warga terdampak #Covid19.

Realokasi & Realisasi Anggaran (Minsos yakin puluhan ribu ASN di Dinas Sosial dipusingkan dengan hal ini), Peraturan Menteri yang belum dipahami sepenuhnya oleh masyarakat, Masalah basis data (perbedaan data) nah ini menarik, beberapa hari sebelumnya para Ketua RT/RW (dibantu TKSK) melakukan pendataan hingga lembur sampai tengah malam untuk mendata warga yang masuk kategori miskin baru akibat wabah, namun hal tersebut seakan sia-sia Ketika keputusannya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik kemensos lah yang digunakan (update terbaru kemensos dan dinsos di berbagai wilayah sudah mulai memperbaiki alur dan datanya, walaupun resikonya kantor dinsos penuh disesaki masyarakat).

Kepala Daerah, Ketua RT/RW, TKSK, bahkan Pendamping PKH dibuat bingung dan terancam mendapatkan protes dan caci maki dari masyarakat yang membuat kementerian sosial (termasuk dinas sosial, pekerja sosial dan tenaga sosial lain berimbas mendapatkan hal yang serupa). #DISKAS kali ini akan membahas tentang penyaluran bantuan sosial, apakah dibutuhkan peran pekerja sosial? jika “ya” kenapa?, dan jika “tidak” kenapa?, #MariBerdiskas sampaikan pendapatmu di kolom komentar!.

Bagikan Cerita ini ke :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *