Demonstrasi yang terjadi di hampir seluruh kota/kabupaten di Indonesia terkait penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ‘menghiasi’ setiap media dan kanal berita di tanah air beberapa hari terakhir. Para demonstran berpendapat bahwa undang-undang ini berpotensi merugikan para pekerja / buruh di masa yang akan datang, padahal presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa undang-undang ini merupakan undang-undang masa depan yang dapat membuka akses investasi dan lapangan kerja bagi jutaan penduduk Indonesia.

Undang-undang Cipta Kerja pada dasarnya memang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, terlebih undang-undang ini memangkas banyak “birokrasi berbelit” dan menyederhanakan pelaksanaan 11 klaster kerja, sehingga dapat meningkatkan ekonomi bangsa dan negara setelah terpuruk pasca pandemi Covid-19, namun hal ini tentunya harus diiringi dengan perumusan dan penyusunan yang matang, tidak terburu-buru serta pelaksanaan yang baik. Pengesahan rancangan undang-undang yang terkesan “kejar setoran” dan “asal jadi” menimbulkan banyak pertanyaan di tengah-tengah masyarakat, tak terkecuali bagi pekerja sosial dan penyandang disabilitas di seluruh Indonesia.

Wakil Sekretaris DPD Independen Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI) Sulawesi Selatan Rd. Zaky Miftahul Fasa menyoroti sejumlah ketentuan dan istilah dalam Undang-undang Cipta Kerja terkait penyandang disabilitas. Salah satunya, terkait penggunaan istilah “penyandang cacat”. Zaky mengatakan, penggunaan istilah ini merupakan sebuah kemunduran dan tentunya akan melukai sahabat-sahabat disabilitas. “Padahal sejak tahun 2011 pemerintah secara resmi telah menggunakan istilah penyandang disabilitas sebagai hasil konvensi hak asasi penyandang disabilitas PBB yang kemudian dikuatkan penggunaan istilahnya dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.”

Selain itu, Komisioner Komnas Perempuan sekaligus pegiat isu disabilitas, Bahrul Fuad menilai bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tidak sejalan dengan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Contohnya pada pasal 154A UU Cipta Kerja menyatakan, pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan (l) pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan. Hal  ini bertentangan dengan Pasal 53 UU Penyandang Disabilitas yang mengatakan tersedianya kuota tenaga kerja penyandang disabilitas 2% untuk BUMN dan 1% untuk swasta, sehingga akan menghambat peran aktif penyandang disabilitas dalam pembangunan dan menghambat peningkatan kualitas hidup penyandang disabilitas. (Sumber: Kompas.com, Rabu 7/10/2020).

Bahrul Fuad juga menjelaskan, masih banyak lagi pasal dalam UU Cipta Kerja yang bertentangan dengan UU Penyandang Disabilitas dan semangat pembangunan inklusif disabilitas secara umum. Padahal, undang-undang atau peraturan yang dibuat itu seharusnya tidak boleh bertentangan dengan UU sebelumnya. Jika bertentangan, lanjut dia, maka UU atau peraturan yang dibuat sifatnya akan menggantikan atau menghapus UU atau peraturan sebelumnya. “Apakah dengan terbitnya UU Cipta Kerja ini artinya meniadakan atau menghapus UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang merupakan buah kerja panjang advokasi gerakan disabilitas di Indonesia,?” (Sumber: Validnews.id, Kamis 8/10/2020).

Undang-undang cipta kerja sebagai bagian dari upaya pembangunan bangsa, tentunya akan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terlebih kondisi ekonomi bangsa yang dihantui resesi berkepanjangan pasca pandemi covid-19. Namun undang-undang yang baru disahkan dalam sidang paripurna DPR ini memiliki poin-poin yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga memang layak untuk ditinjau ulang. Selain kurang mengedepankan hak-hak penyandang disabilitas, UU Cipta Kerja dibuat secara tergesa-gesa dan tanpa sosialisasi yang masif, padahal undang-undang ini merupakan undang-undang yang baik untuk masa depan, namun kenapa bisa ditolak?. kami percaya bahwa undang-undang ini akan menjadi undang-undang masa depan, namun sekali lagi mohon agar benar-benar diperhatikan, terutama yang berkaitan dengan para tenaga kerja disabilitas, sehingga aturan pelaksanaannya kedepan akan dapat mengakomodir aksesibilitas teman-teman disabilitas kita.

Bagikan Cerita ini ke :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *