Terorisme merupakan salah satu masalah global yang tentunya perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah untuk dapat menjaga stabilitas negara. Menurut Global Terrorist Index sejak tahun 2012 sampai dengan 2020, lebih dari 100 negara mengalami paling sedikit satu serangan teroris setiap tahunnya. Fakta yang memprihatinkan bahwa sebagian besar aktivitas terorisme justru terjadi di negara-negara yang sedang tidak dalam keadaan perang. Indonesia termasuk salah satu negara yang rentan mengalami serangan terorisme, yang terbaru adalah kasus bom bunuh diri di gerbang gereja katedral Makassar, bahkan beberapa jam yang lalu terjadi sebuah penyerangan yang dilakukan oleh terduga teroris di Mabes Polri Jakarta.

Menurut Zeiger & Aly (2015) tindakan terorisme biasanya menargetkan serangan terencana terhadap kelompok tertentu dalam masyarakat dan atau simbol-simbol nasional, penggunaan tindak kekerasan yang mematikan dan merusak, mengancam dan menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat, serta terorisme yang didasari oleh landasan politik, agama, maupun ideologi yang berakar dari sebab-sebab historis maupun kontemporer. Para teroris melakukan tindak kekerasan seperti pengeboman, pembunuhan massal dengan senjata otomatis, penculikan, hingga pembajakan.

Penanganan terorisme umumnya dikaitkan dengan peran-peran lembaga keamanan dan hukum suatu negara seperti kepolisian, militer, pengadilan, dan penjara. Namun demikian dalam beberapa dekade terakhir masyarakat internasional semakin menyadari bahwa terorisme merupakan permasalahan yang kompleks sehingga diperlukan pendekatan multidimensi untuk memahami, mencegah, dan menanganinya melalui pelibatan berbagai bidang ilmu termasuk pekerjaan sosial.

Secara sosial-psikologis, tindakan-tindakan terorisme menyebabkan rasa ketakutan, tekanan, kecemasan, ketidakberdayaan, kemarahan dan ketidakpastian dalam masyarakat, bukan hanya kepada penyintas tetapi juga kepada para saksi atau significant others korban. Praktik pekerjaan sosial di dalam penanganan terorisme umumnya dimasukkan dalam setting pekerjaan sosial dan kebencanaan yang dipandang mempengaruhi keberfungsian sosial dan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat karena terganggunya sistem lingkungan fisik, sosial, dan psikologis. Oleh karena itu, kebencanaan umumnya dikaji berdasarkan stress framework, khususnya terkait faktor-faktor yang memicu stress (stressors) dan sistem-sistem yang terkena dampaknya sehingga menimbulkan tekanan dan trauma kolektif (Itzhaky & York, 2005; Philips, 2013).

Di Israel pekerja sosial memiliki tingkat kesiapan sangat baik untuk merespon kondisi kedaruratan karena telah mendapatkan pelatihan-pelatihan dasar yang memungkinkan mereka untuk memahami kebutuhan individu, keluarga dan kelompok-kelompok yang dilayaninya serta pemahaman mendasar tentang terorisme dan kesiapsiagaan bencana sosial. Selain itu karena pekerja sosial di luar negeri sudah mulai bekerja di berbagai setting seperti rumah sakit, sekolah, hukum, hingga lingkungan, sehingga pekerja sosial memiliki jaringan kerja yang luas dan dapat dengan mudah dimanfaatkan untuk memfasilitasi kerjasama dalam memberikan layanan-layanan penanggulangan kebencanaan seperti serangan teroris (Landau, 1999; Yanay dan Benjamin, 2005).

Di Denmark pekerja sosial berperan penting dalam penanganan terorisme dan ditempatkan khusus oleh pihak kepolisian dala sebuah tim yang dikenal dengan “Info house” untuk melakukan pertukaran informasi tentang individu-individu yang berpotensi mengalami radikalisasi, khususnya remaja. Melalui “Info house” pekerja sosial menerima laporan atau keluhan dari orangtua dan guru mengenai sikap atau perilaku anak/ murid yang dipandang berisiko atau langsung mendatangi sekolah jika menerima laporan dari kepolisian mengenai murid yang kemungkinan telah terpapar pemikiran radikal atau ekstrim yang berpotensi membahayakan dirinya dan orang lain.

Dalam praktiknya, peran-peran intervensi pekerja sosial dalam penanganan korban terorisme lebih didominasi pendekatan individu atau kelompok hingga pencegahan. Pencegahan terorisme memang bukanlah tugas yang mudah, diperlukan Kerjasama dari berbagai pihak serta kemauan pekerja sosial itu sendiri yang dimotori oleh organisasi profesi untuk dapat ikut berkontribusi dalam penangggulangan kelompok ekstrimis atau radikalisme.

Pada prinsipnya terdapat dua pendekatan umum pencegahan terorisme yaitu hard approach dan soft approach. Jika hard approach memfokuskan pada pendekatan hukum dan militer dalam upaya kontra terorisme. Soft approach lebih difokuskan untuk mencegah individu atau kelompok mendukung atau terlibat dalam aktivitas terorisme melalui upaya-upaya deradikalisasi, disinilah pekerja sosial berperan baik sebagai konselor atau pemberi dukungan psikososial bagi keluarga korban dan keluarga pelaku. Peran utama pekerja sosial adalah mengidentifikasi dan memberikan dukungan untuk mencegah individu-individu yang berisiko tinggi ditarik ke dalam kegiatan terorisme dengan cara memberikan mereka akses kepada layanan-layanan pendidikan, mentoring khusus dan aktivitas pengalihan lainnya.

Selain itu beberapa ahli juga menekankan pentingnya membangun daya lenting masyarakat (community resilience) dalam pencegahan terorisme melalui pendekatan partisipatif berbasis komunitas. Inti dari strategi ini adalah mengurangi kerentanan dengan memanfaatkan berbagai asset sosial dalam masyarakat sehingga terbangun kapasitas untuk mencegah perekrutan maupun pelibatan anggotanya dalam kelompok radikal/ ekstrim dalam jangka menengah maupun panjang. Pekerja sosial bisa menjadi influencer yang dapat mengarahkan aktivitas generasi muda (sebagai kelompok yang rentang terkena doktrin) kearah yang lebih positif.

Didalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana terorisme dikategorikan sebagai bencana sosial. Undang-undang tersebut menegaskan pemerintah bertanggungjawab antara lain untuk mengurangi resiko bencana, memberikan perlindungan sosial dari dampak bencana, pemulihan kondisi dari dampak bencana dan menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi korban bencana. Pada umumnya keterlibatan pemerintah melalui Kementerian Sosial dan atau Dinas Sosial dapat dilihat dari pemberian santunan kepada korban serangan teroris, penyelenggaraan Layanan Dukungan Psikososial dan Bimbingan Sosial. Bagi korban untuk merehabilitasi kondisi psikologis para penyintas setelah mengalami kejadian teror sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan bagi mereka.

Selanjutnya memperkenalkan dan mengembangkan proses pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan penanganan terorisme di Indonesia kepada pekerja sosial. Sayangnya, menurut Prof Adi Fahruddin pekerjaan sosial dalam kebencanaan belum terintegrasi dengan baik dalam sistem pendidikan pekerjaan sosial Indonesia (2012).

Sudah saatnya lembaga pendidikan pekerjaan sosial menyiapkan lulusan program spesialis dengan kompetensi klinis dan non-klinis untuk berkiprah dalam praktik penanganan terorisme. Lembaga pendidikan juga harus memperluas cara pandang mereka mengenai isu-isu internasional seperti War on Terror, kesenjangan global, atau Islamphobia di tingkat global yang berimplikasi terhadap aktivitas terorisme di Indonesia. Menurut Brooks (2015) lembaga pendidikan pekerjaan sosial perlu mengambil peran-peran baru untuk membangun kesadaran kritis sivitas akademika dan masyarakat untuk mendorong perubahan sosial dan politik yang lebih adil dan inklusif melalui consciousness raising dan advokasi.

Penanganan terorisme memerlukan keterlibatan pekerja sosial. Pekerja sosial dapat terlibat dalam semua tahapan penanganan terorisme melalui intervensi-intervensi berbasis sistem yang memperhatikan keterkaitan antara manusia dengan sistem-sistem sosial dan berlandaskan pendekatan yang non-diskriminatif dan penghargaan atas martabat manusia. Praktik pekerjaan sosial di berbagai negara menunjukkan urgensi profesi  dalam memberikan layanan-layanan yang diarahkan untuk mencegah berkembangnya terorisme melalui skema kesejahteraan sosial dan kolaborasi baik dengan pekerja sosial di berbagai setting maupun profesi lainnya. Pekerja sosial juga menunjukkan peran yang signifikan dalam membantu para korban dan penyintas menghadapi dan melewati pengalaman traumatik dan hambatan psikososial akibat serangan terorisme. Sebagai profesi yang menekankan pentingnya praktik yang akuntabel dan terukur, pekerja sosial terlibat dalam penelitian untuk mengembangkan evidence based practice, memperjuangkan hak klien untuk mendapatkan penanganan yang manusiawi, serta mengadvokasi perlindungan atas pekerja sosial.

Sumber : Jurnal Sosio Informa Vol. 5, No. 02, Mei – Agustus, Tahun 2019. Kesejahteraan Sosial Karya Binahayati Rusyidi dkk.

Bagikan Cerita ini ke :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *